Garis Besar Dakwaan Pemakzulan Trump – Donald John Trump sedang berada di situasi pelik dalam kariernya sebagai presiden AS. Hingga kini proses pemakzulan dan segala pasal yang didakwakan kepada presiden Amerika Serikat ke-45 tersebut disetujui mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.
Pemakzulan adalah proses di mana sebuah badan legislatif menuntut seorang pejabat pemerintah. Pemakzulan tak selalu berbuntut pemecatan. Itu lenbih kepada penuntutan dan pernyataan tuduhan, mirip dengan dakwaan dalam hukum pidana. pokerasia
Setelah seseorang dimakzulkan, ia kemudian harus menghadapi kemungkinan hukuman melalui pemungutan suara legislatif, yang penilaiannya mengharuskan pencopotan dari jabatannya. www.mustangcontracting.com
Karena pemakzulan dan hukuman atas seorang pejabat melibatkan pembatalan prosedur konstitusional normal—yang membuat individu mencapai jabatan tinggi (pemilihan, ratifikasi, atau penunjukan)—dan karena umumnya memerlukan supermajority (perolehan suara mayoritas yang jumlahnya lebih dari setengah dari total suara), prosedur ini biasanya diperuntukkan bagi mereka yang dianggap telah melakukan pelanggaran serius terhadap jabatan mereka.
Trump diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Parlemen AS sudah menunjuk enam komite untuk menyelidiki Trump. Dari penyelidikan, Trump ketahuan meminta Gedung Putih menahan anggaran militer sebesar US$ 400 juta yang merupakan dana bantuan keamanan ke Ukraina pada 18 Juli 2019.
Ada 1.414 kata dalam pasal-pasal pemakzulan yang diajukan ke DPR AS pada hari Rabu (25/12/2019) yang dilansir dari salah satu media berita. Setidaknya DPR menetapkan dua dakwaan terhadap Trump.
Berikut pasal-pasalnya.
Pasal I: Penyalahgunaan Kekuasaan
“Dengan menggunakan kekuasaan tertingginya, Presiden Trump meminta campur tangan pemerintah asing, Ukraina, dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2020.
Dia melakukannya melalui skema atau tindakan, termasuk meminta Pemerintah Ukraina mengumumkan penyelidikan yang akan menguntungkan pemilihannya kembali, membahayakan prospek pemilihan lawan politik, dan mempengaruhi pemilihan Presiden AS 2020 untuk kepentingannya.
Presiden Trump juga berusaha menekan Pemerintah Ukraina mengambil langkah-langkah ini dengan mengkondisikan tindakan resmi Pemerintah AS yang bernilai signifikan bagi Ukraina.
Presiden Trump terlibat dalam skema atau tindakan untuk tujuan korupsi dalam mengejar keuntungan politik pribadi. Dengan melakukan hal itu, Presiden Trump menggunakan kekuasaan Kepresidenan dengan cara yang membahayakan keamanan nasional AS dan merusak integritas negara serta proses demokrasi AS.”
Pasal II: Obstruksi Kongres
“Sebagai bagian dari penyelidikan pemakzulan ini, Komite yang melakukan penyelidikan melayani panggilan dari pengadilan untuk mencari dokumen dan kesaksian yang dianggap penting untuk penyelidikan dari berbagai lembaga dan kantor cabang eksekutif, dan pejabat saat ini dan mantan pejabat.
Sebagai tanggapan, tanpa alasan atau alasan yang sah, Presiden Trump mengarahkan lembaga, kantor, dan pejabat cabang eksekutif untuk tidak mematuhi panggilan dari pengadilan tersebut.
Presiden Trump dengan demikian menyisipkan wewenang Kepresidenan terhadap panggilan pengadilan yang sah dari DPR, dan diasumsikan untuk dirinya fungsi dan penilaian yang diperlukan untuk pelaksanaan ‘satu-satunya Kekuatan Impeachment’ yang diberikan oleh Konstitusi di DPR.
Dalam sejarah Partai Republik, tidak ada Presiden yang pernah memerintahkan penolakan penuh terhadap penyelidikan pemakzulan atau berusaha menghalangi dan menghambat kemampuan DPR secara komprehensif untuk menyelidiki ‘Kejahatan dan Pelanggaran Tinggi’.
Penyalahgunaan jabatan ini digunakan untuk menutupi kesalahan berulang Presiden sendiri dan untuk merebut dan mengendalikan kekuatan pemakzulan, dan dengan demikian untuk membatalkan perlindungan konstitusional yang vital, yang sepenuhnya berada di tangan DPR.”
Berikut ini sejumlah fakta di balik pemakzulan Donald Trump, yang telah kutip dari beragam sumber:
1. Voting pemakzulan Presiden AS dimenangkan pro-pemakzulan dengan perolehan suara 230-197.
2. Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga AS yang dimakzulkan. Dua lainnya adalah Andrew Johnson dan Bill Clinton.
3. Pemakzulan yang dialami Donald Trump bukan berarti ia lengser sebagai presiden. Melainkan membawa dakwaan kepada pemerintah atas dugaan kejahatan. Proses berikutnya berada di Senat AS. Ia pun masih bisa melanjutkan masa pemerintahannya serta maju ke periode dua.
4. Setelah dimakzulkan di level DPR AS, Trump bakal menjalani sidang di Senat yang bakal diagendakan pada Januari 2020 mendatang.
5. Kecil kemungkinan presiden ke-45 AS itu bisa dilengserkan, mengingat mayoritas berasal dari partainya, Republik.
6. Ada dua pasal yang digunakan Partai Demokrat untuk pemakzulan Donald Trump yakni penyalahgunaan kekuasaan dan obstruksi hukum.
7. Donald Trump merespons pemakzulan via Twitter. Ia mengecam tindakan Partai Demokrat di DPR.
Fakta lainnya :
1. Alasan pemakzulan Penyelidikan formal untuk pemakzulan Presiden Trump oleh Partai Demokrat dibuka tanggal 25 September lalu, yang didasarkan laporan pengaduan seorang informan. Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan kongres. Penyalahgunaan ini terkait dengan permintaan Trump terhadap pemerintah Ukraina untuk menyelidiki calon pesaingnya Joe Biden dalam Pilpres AS tahun 2020. Gedung putih sudah merilis transkrip pembicaraan telepon antara Trump dengan Presiden Ukraina Zelensky pada 25 Juli lalu. Isinya mengonfimasi permintaan bantuan dari pihak Trump kepada pihak Zelensky. Kasus ini semakin berkembang setelah seorang pengacara mengklaim bahwa ada informan kedua yang muncul.
Keberadaan informan yang mengklaim bahwa mereka memiliki informasi langsung tentang panggilan Trump dengan Presiden Ukraina dinilai bakal mempersulit pihak presiden untuk menyangkal kebenaran laporan ini.
2. Memiliki tokoh-tokoh kunci, investigasi yang berujung pada pemakzulan Trump oleh DPR tidak terlepas dari tokoh-tokoh kunci. Berikut adalah tokoh-tokoh kunci dalam pemakzulan Trump:
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Joe Biden dan Hunter Biden
– Viktor Shokin dan Yuri Lutsenko
– Rudy Giuliani
– Nancy Pelosi
– Adam Schiff Mike Pence dan
– Mike Pompeo Whistleblower
Tokoh-tokoh tersebut memiliki perannya masing-masing dalam proses pemakzulan yang terjadi.
3. Kirim Surat ke Ketua DPR AS dan Tolak Undangan Komisi Yudisial
Menjelang malam pemakzulan, Presiden Donald Trump mengirim surat penuh kemarahan kepada Ketua DPR AS, Nancy Pelosi. Dalam surat tersebut, Trump menuduh ketua DPR AS “mengumumkan perang terhadap demokrasi.” Ia mengklaim telah “dicabut dari proses dasar Konstitusi AS melalui pemakzulannya.” Dalam surat sepanjang enam halaman tersebut, Trump mengritik proses pemakzulan dan Pelosi. Selain itu, Komisi Yudisial AS sempat mengundang Trump dan kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang.
Komisi Yudisial mempersilakan tim presiden untuk membeberkan bukti ataupun mempertanyakan proses sidang. Namun, undangan tersebut justru ditolak.
4. Kalah dalam Sidang Pemakzulan oleh DPR AS Sidang pemakzulan Trump dilakukan, saat malam atas dua pasal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan. Sidang tersebut dipimpin oleh Nancy Pelosi. Dia merupakan orang yang meloloskan pemakzulan Trump di voting sebelumnya. Melansir dari Reuters, hasil voting menunjukkan bahwa 230 orang setuju dengan pemakzulan dan 197 tidak setuju dengan pasal penyalahgunaan kekuasaan.
5. Ungkapkan Kemarahan di Twitter Atas keputusan yang ditetapkan oleh DPR AS, Donald Trump meresponsnya dengan kemarahan melalui akun twitter-nya. Dengan menggunakan huruf kapital, Trump berkata jika pemakzulan yang dilakukan kepada dirinya adalah sebuah bentuk serangan kepada Amerika dan Partai Republik.